Benarkah UGM Raih Peringkat 1 Perguruan Tinggi Indonesia 2017?

Judul artikel ini saya ambil dari CNN Indonesia yaitu UGM Raih Peringkat 1 Perguruan Tinggi Indonesia 2017.

Hanya saja saya menambahkan tanda tanya di belakang judul tersebut. Mengapa? Karena saya memang ingin bertanya apakah UGM memang benar-benar peringkat satu perguruan tinggi di Indonesia.

Jelas disebutkan dalam artikel tersebut bahwa UGM unggul dari Universitas lainnya di Indonesia dengan nilai 3,66.

Menurut artikel tersebut, pemeringkatan ini didasarkan atas beberapa penilaian, seperti PD Dikti, dalam hal ini jumlah mahasiswa dan jumlah dosen. Ada juga penilaian dari sisi penelitian, kemahasiswaan, BAN PT dalam hal ini akreditasi institusi, Database Scopus, dan Kelembagaan.

Berikutnya diperingkat kedua Institut Teknologi Bandung (3,53) dan Institut Pertanian Bogor (3,45) di peringkat ketiga. Sementara Universitas Indonesia, dimana dulu saya pernah menimba ilmu hanya berada di peringkat keempat!

Kalimat terakhir diatas itulah yang membuat saya sedikit bertanya, karena di situs Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) yang menjadi rujukan CNN Indonesia juga terdapat artikel dengan judul UI Satu-Satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang Masuk 300 Besar Dunia. (terlampir Screenshotnya)

(Sumber gambar: dikti.go.id)

 

Dan ternyata setelah saya coba cross-check ke situs topuniversities.com, UGM hanya berada di urutan 401-410, sedangkan Universitas Indonesia masuk dalam urutan 277 dunia.

Bukan bermaksud menyangkal pemeringkatan yang dibuat oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), tulisan ini saya buat hanya sebagai sumbang saran agar dalam membuat peringkat suatu universitas didasarkan dengan poin-poin yang sama dengan yang dibuat oleh pemeringkat universitas dunia lainnya, agar tidak ada kerancuan atau salah persepsi yang timbul di pikiran pembaca, sebagaimana dengan salah satu kalimat dalam artikel yang dimuat sendiri oleh Kemententerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kementistekdikti) sendiri, yaitu:

QS juga merupakan pemeringkatan resmi yang dijadikan acuan oleh Kemenristekdikti untuk mengukur kualitas kelembagaan perguruan tinggi di Indonesia menuju World Class University.

Bagaimana menurut pembaca sekalian?

Komentar anda juga berguna sebagai masukan kepada Kementerian terkait yang mengeluarkan daftar peringkat universitas di indonesia.

 

Baca juga:

Urutan 10 besar peringkat Universitas Indonesia menurut Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) seperti yang dilansir oleh CNN Indonesia.

 

Bagikan ke teman anda

UGM Raih Peringkat 1 Perguruan Tinggi Indonesia 2017

Mengutip berita CNN Indonesia tertanggal 17 Agustus 2017, dengan judul: UGM Raih Peringkat 1 Perguruan Tinggi Indonesia 2017, peringkat universitas di indonesia, yang menurut CNN Indonesia dilansir oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) pada Kamis (17/8), adalah sebagai berikut:

  1. Universitas Gajah Mada (3,66)
  2. Institut Teknologi Bandung (3,53)
  3. Institut Pertanian Bogor (3,45)
  4. Universitas Indonesia (3,38)
  5. Institut Teknologi Sepuluh Nopember (3,23)
  6. Universitas Diponegoro (3,08)
  7. Universitas Airlangga (2,99)
  8. Universitas Brawijaya (2,97)
  9. Universitas Hasanuddin (2,96)
  10. Universitas Negeri Yogyakarta (2,86)
  11. Universitas Sebelas Maret (2,85
  12. Universitas Andalas (2,74
  13. Universitas Pendidikan Indonesia (2,73)
  14. Universitas Padjajaran (2,72)

dan seterusnya.

Benarkah UGM ada di peringkat 1? Hanya Dikti yang tahu kriteria penilaian mereka! Namun yang pasti di dalam situs Dikti sendiri terdapat artikel lain yang menyatakan bahwa hanya Universitas Indonesia yang masuk dalam peringkat 300-an dunia, yang kalau mengacu pada artikel tersebut harusnya Universitas Indonesia harus berada di peringkat teratas Universitas di negeri ini.

Bukankah demikian logika berpikir secara ilmiah kita?

 

Baca juga:

Benarkah UGM Raih Peringkat 1 Perguruan Tinggi Indonesia 2017?

Bagikan ke teman anda

Anda Hendak Demo? Jangan Asal

 

Demo tidak dilarang!

Negara malah menjamin keamanan para peserta demo dengan mengeluarkan Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Namun, bukan berarti demo bisa dilakukan sembarangan dan suka-suka. Demo harus memenuhi aturan yang telah ditetapkan.

Jika salah mengerti dan menginterpretasikan  demo, bisa- bisa Anda jadi tersangka, dan dipidana.

Oleh karena itu, sebelum melakukan demo, baca dulu keterangan dan ketentuan dari kepolisian seperti berikut ini.

 

Perijinan Penyampaian Pendapat Di Muka Umum

 

Persyaratan :

a. Maksud dan Tujuan
b. Lokasi dan Route
c. Waktu dan Lama Pelaksanaan
d. Bentuk
e. Penanggung Jawab / Korlap
f. Nama dan Alamat Organisasi, Kelompok dan Perorangan.
g. Alat Peraga yang digunakan
h. Jumlah Peserta

 

Bentuk Penyampaian Pendapat di Muka Umum :

a. Unjuk Rasa / Demonstrasi
b. Pawai
c. Rapat Umum
d. Mimbar Bebas

 

Ketentuan :

•  Penyampaian Pendapat di Muka Umum disampaikan di tempat terbuka dan tidak membawa yang dapat membahayakan keselamatan umum.

•  Pembatalan pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum disampaikan secara tertulis selambat – selambatnya 24 jam sebelum pelaksanaan.

•  Setelah menerima pemberitahuan tentang kegiatan penyampaian pendapat di Muka Umum Polri wajib :
a. Memberikan surat tanda terima pemberitahuan
b. Melakukan koordinasi dengan penanggung jawab penyampaian pendapat di Muka Umum
c. Melakukan koordinasi dengan pimpinan, instansi / lembaga yang menjadi tujuan penyampaian pendapat
d. Mempersiapkan pengamanan tempat lokasi dan route yang dilalui.
e. Bertanggung Jawab untuk melindungi para peserta penyampaian pendapat di muka umum
f. Bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pengamanan.

•  Sanksi – sanksi yang diperoleh apabila tidak sesuai dengan ketentuan antara lain :

a. Dibubarkan bila tidak memenuhi dengan ketentuan
b. Perbuatan melanggar hukum di kenakan sanksi hukuman sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku.
c. Penanggung Jawab melakukan tindak pidana, di pidana sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan yang berlaku ditambah sepertiga dari pidana pokok.
d. Barang siapa dengan kekerasan / ancaman dalam penyampaian pendapat di muka umum dipidana penjara paling lama 1 ( satu ) Tahun.

 

Dasar :

Undang – Undang No. 9 Th 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum

 

Demikian informasi ini kami sampaikan. Ada baiknya Anda pahami betul syarat dan ketentuannya dengan benar, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

 

Sumber: Website Kepolisian

 

Tulisan lain yang berhubungan dengan Kepolisian:

1 Prosedur Pembuatan SKCK

2 Persyaratan Pembuatan SIM

3 Apakah BPKB dan STNK itu?

Jenis Layanan Yang Diberikan Oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

 

Bagikan ke teman anda

Prosedur Pembuatan SKCK

 

Jika Anda hendak melamar suatu  pekerjaan, Anda memerlukan Surat Keterangan dari Kepolisian. Surat Keterangan tersebut bernama Surat Keterangan Catatan Kepolisian, disingkat (SKCK).

Sebelum Anda ke kantor polisi untuk mengurus SKCK ada baiknya Anda membaca informasi di bawah ini dan mempersiapkan syarat-syarat yang ditentukan, untuk menghindarkan Anda bolak-balik dari rumah ke kantor polisi untuk mengambil dokumen yang tertinggal.

 

Berikut ini adalah tata cara dan prosedur yang akan Anda lalui:

SKCK sebelumnya dikenal sebagai Surat Keterangan Kelakuan Baik (disingkat SKKB).

SKKB adalah surat keterangan yang diterbitkan oleh Polri yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

Dahulu, sewaktu bernama SKKB, surat ini hanya dapat diberikan kepada orang yang tidak/belum pernah tercatat melakukan tindakan kejahatan hingga tanggal dikeluarkannya SKKB tersebut.

Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK adalah surat keterangan resmi yang diterbitkan oleh POLRI melalui fungsi Intelkam kepada seseorang pemohon/warga masyarakat untuk memenuhi permohonan dari yang bersangkutan atau suatu keperluan karena adanya ketentuan yang mempersyaratkan, berdasarkan hasil penelitian biodata dan catatan Kepolisian yang ada tentang orang tersebut. (Vide Peraturan Kapolri Nomor 18 Tahun 2014)

SKCK memiliki masa berlaku sampai dengan 6 (enam) bulan sejak tanggal diterbitkan. Jika telah melewati masa berlaku dan bila dirasa perlu, SKCK dapat diperpanjang oleh yang bersangkutan.

 

Tata cara mendapatkan SKCK

 

Membuat SKCK Baru
•  Membawa Surat Pengantar dari Kantor Kelurahan tempat domisili pemohon.
•  Membawa fotocopy KTP/SIM sesuai dengan domisili yang tertera di surat pengantar dari Kantor Kelurahan.
•  Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
•  Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
•  Membawa Pas Foto terbaru dan berwarna ukuran 4×6 sebanyak 6 lembar.
•  Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup yang telah disediakan di kantor Polisi dengan jelas dan benar.
•  Pengambilan Sidik Jari oleh petugas.

 

Memperpanjang masa berlaku SKCK
•  Membawa lembar SKCK lama yang asli/legalisir (maksimal telah habis masanya selama 1 tahun)
•  Membawa fotocopy KTP/SIM.
•  Membawa fotocopy Kartu Keluarga.
•  Membawa fotocopy Akta Kelahiran/Kenal Lahir.
•  Membawa Pas Foto terbaru yang berwarna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar.
•  Mengisi formulir perpanjangan SKCK yang disediakan di kantor Polisi.

 

Biaya Pembuatan SKCK
Dasar :
•  UU RI No.20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Bukan Pajak (PNBP)
•  UU RI No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
•  PP RI No.50 Tahun 2010 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku
pada instansi Polri
•  Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/1928/VI/2010 tanggal 23 Juni 2010 tentang
Pemberlakuan PP RI No.50 Tahun 2010

Biaya pembuatan SKCK adalah Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah).
Biaya tersebut disetorkan kepada petugas Polri ditempat.

 

Catatan :
•  Polsek tidak menerbitkan SKCK untuk keperluan :
– Melamar / melengkapi administrasi PNS / CPNS.
– Pembuatan visa / keperluan lain yang bersifat antar-negara.
•  Polsek/Polres penerbit SKCK harus sesuai dengan alamat KTP/SIM pemohon.

 

Demikian informasi ini kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi Anda.

 

Sumber: Website Kepolisian

 

Tulisan lain yang berhubungan dengan Kepolisian:

1 Anda Hendak Demo? Jangan Asal

2 Persyaratan Pembuatan SIM

3 Apakah BPKB dan STNK itu?

Jenis Layanan Yang Diberikan Oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

 

Bagikan ke teman anda

Persyaratan Pembuatan SIM

 

Anda ingin membuat SIM Baru?

Atau mengganti SIM yang sudah habis masa berlakunya?

Berikut ini kami informasikan syarat dan prosedur yang harus yang anda tempuh:

 

Latar Belakang

SIM (Surat Ijin Mengemudi) adalah bukti registrasi dan identifikasi yang diberikan oleh Polri kepada seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi, sehat jasmani dan rohani, memahami peraturan lalu lintas dan trampil mengemudikan kendaraan bermotor.

 

Fungsi dan Peranan

• Sebagai sarana identifikasi / jati diri seseorang
• Sebagai alat bukti
• Sebagai sarana upaya paksa
• Sebagai sarana pelayanan masyarakat

Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM. Peraturan ini tercantum pada Pasal 18 (1) UU No. 14 Th 1992 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor diwilayah wajib memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM).

 

Persyaratan Pemohon SIM (Pasal 217 (1) PP 44 / 93)

1. Permohonan tertulis
2. Bisa membaca dan menulis
3. Memiliki pengetahuan peraturan lalu lintas jalan dan tekhnik dasar kendaraan bermotor.
4. Batas usia:
• 16 Tahun untuk SIM Golongan C
• 17 Tahun untuk SIM Golongan A
• 20 Tahun untuk SIM Golongan BI / BII
5. Terampil mengemudikan kendaraan bermotor
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Lulus ujian teori dan praktek

 

Biaya penerbitan SIM (PP 50/2010)

1. SIM A
– Pembuatan SIM A Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM A: Rp 80.000
2. SIM B1
– Pembuatan SIM B1 Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM B1: Rp 80.000
3. SIM B2
– Pembuatan SIM B2 Baru : Rp 120.000
– Perpanjang SIM B2: Rp 80.000
4. SIM C
– Pembuatan SIM C Baru : Rp 100.000
– Perpanjang SIM C: Rp 75.000
5. SIM D (Penyandang disabilitas/berkebutuhan khusus)
– Pembuatan SIM D Baru : Rp 50.000
– Perpanjang SIM D: Rp 30.000
6. SIM Internasional
– Pembuatan SIM Internasional Baru : Rp 250.000
– Perpanjang SIM Internasional: Rp 225.000

 

Dasar Hukum

1. UU No. 2 Thn. 2002
     • Pasal 14 ayat (1) b
     • Pasal 15 ayat (2) c
2. Peraturan Pemerintah No. 44 / 1993 Pasal 216

 

Penggunaan Golongan SIM (Pasal 211 (2) PP 44 / 93)

Golongan SIM A
SIM untuk kendaraan bermotor roda 4 dengan berat yang diperbolehkan tidak lebih dari 3.500 Kg.

Golongan SIM A Khusus
SIM untuk kendaraan bermotor roda 3 dengan karoseri mobil (Kajen VI) yang digunakan untuk angkutan orang / barang (bukan sepeda motor dengan kereta samping)

Golongan SIM B1
SIM untuk kendaraan bermotor dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.

Golongan SIM B2
SIM untuk kendaraan bermotor yang menggunakan kereta tempelan dengan berat yang diperbolehkan lebih dari 1.000 Kg.

Golongan SIM C
SIM untuk kendaraan bermotor roda 2 yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km / Jam

Golongan SIM D
SIM khusus bagi pengemudi yang menyandang disabilitas/berkebutuhan khusus.

 

Peningkatan SIM (Pasal 217 (2) 44 / 93)

• SIM A telah 12 bulan untuk SIM BI / SIM A Umum
• SIM BI / AU telah 12 bulan untuk SIM BII / SIM BI Umum
• SIM BII / BIU telah 12 bulan untuk SIM BII Umum

 

Tata cara dan persyaratan mutasi SIM (Pasal 224 PP 44/93)

  1. Prosedur keluar daerah lama
    Mencabut berkas dan dokumen kartu induk dari Satlantas asal serta melampirkan surat pengantar dari Kasubbag SIM.
    b. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) wilayah yang dituju.
    c. Melaporkan kepada Kepala Satuan Lantas (Kasatlantas) yang dituju.
  2. Prosedur masuk daerah baru
    Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter (medical check up)
    b. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
    c. Melampirkan kartu induk atau surat pengantar dari Satlantas yang mengeluarkan SIM
    d. Pemohon membayar biaya formulir di Bank Internasional Indonesia (BII) atau Bank Rakyat Indonesia (BRI)
    e. Melakukan pengisian formulir permohonan

 

Persyaratan untuk mengurus SIM hilang atau rusak (Pasal 255 PP 44/93)

a. Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani dari dokter (medical check up)
b. Membawa surat laporan kehilangan SIM
d. Pemohon membayar biaya formulir di Bank Internasional Indonesia (BII) atau
Bank Rakyat Indonesia (BRI)
d. Melakukan pengisian formulir permohonan
e. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP)

 

SIM dinyatakan tidak berlaku (Pasal 230 PP 44 / 93)

1. SIM habis masa berlakunya
2. Digunakan oleh orang lain
3. Diperoleh dengan cara tidak sah
4. Data yang ada pada SIM dirubah

 

Demikian informasi ini kami sampaikan. Mudah-mudahan berguna bagi Anda.

 

Sumber: Website Kepolisian

 

Tulisan lain yang berhubungan dengan Kepolisian:

1 Prosedur Pembuatan SKCK

2 Anda Hendak Demo? Jangan Asal

3 Apakah BPKB dan STNK itu?

Jenis Layanan Yang Diberikan Oleh Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu

 

Bagikan ke teman anda